Kritis, Ini Pertanyaan Siswa Saat Sosialisasi Pemilu

KABAR-TORAJA,- Komisi Pemilihan Umum (KPU) Bulukumba lakukan sosialisasi pendidikan pemilih pemula di SMA 14 Bulukumba, Desa Salassae, Selasa (6/11/2018). 

Hal menarik dari peserta sosialisasi yang merupakan siswa kelas 12 SMA 14 Bulukumba ini menunjukkan bahwa semangat untuk mewujudkan pemilu yang berintegritas dan bermartabat juga tumbuh dalam samangat siswa SMA 14 Bulukumba.

Ini terlihat saat Komisioner KPU, Awaluddin membuka sesi tanya jawab. Dua siswa mengajukan pertanyaan yang cukup kritis.

Alifah, salah satu siswa menanyakan batasan batasan bagi ASN dan Kepala Desa dalam pelaksanaan Kampanye Pemilu. Karena menurut Alifah ASN dan Kepala Desa juga memiliki hak pilih sama dengan warga negara lainnya.

“Sejauh mana batasan batasan ASN dan Kepala Desa dalam kampanye, karena mereka juga memiliki hak pilih sama dengan masyarakat lainnya,” kata Alifah.

Sementara siswa lainnya, Fahrul menkritisi proses pencalegan yang mengakomldir mantan narapidana koruptor.

“Kenapa kalau mau jadi caleg itu bisa dari mantan narapidana koruptor, sementara kalau kita mau melamar pekerjaan, PNS misalnya, harus ada SKCK dari Kepolisian,” kata Fahrul disambut tepuk tangan oleh peserta sosialisasi.

Menanggapi hal tersebut, Awaluddin menjelaskan, yang dilarang bagi ASN dan Kepala Desa dalam kampanya yaitu, menjadi pelaksana atau menfasilitasi jalannya kempanye misalnya menjadi panitia atau memobilisasi warga untuk ikut kampanye.

Sementara terkait dengan pencalegan mantan Koruptor, Awaluddin menjelaskan, Negara kita adalah negara hukum sehingga ketetapan hukum itulah yang kita jalankan.

“Sebenarnya KPU sudah mengatur larangan mantan koruptor jadi caleg, namun ada beberapa orang mengajukan gugatan ke Bawaslu dan juga ke MA, sehingga larangan itu tidak lagi berlaku,” kata Awal.

MJ

Komentar Anda