Kuasa Hukum Sekda Torut: Seolah-Olah Jaksa Sebagai Ahli

lambang pemkab Toraja UtaraMakassar-KABAR-TORAJA.COM–M.Aliyas Ismail,SH, MH pengacara Lewaran EK Rantela’bi Sekretaris Daerah Toraja Utara (Sekda Torut) mempersoalkan mengapa jaksa penuntut umum seolah-olah memberikan keterangan sebagai ahli.

Hal ini disampaikan kuasa hukum tersangka dimintai pendapatnya usai menghadiri sidang kasus penyalahgunaan uang negara dalam pembebasan tanah RS Mapaken.

Kepada media ini Aliyas Ismail menuturkan saat gelar perkara pada Rabu (7/1/2015) di pengadilan Makassar, sesungguhnya kalau mengacu pada UU No 15 tahun 2005 bahwa sangat keliru sekali pendapat jaksa.

Dikatakan bahwa perhitungan soal kerugian negara harus dilakukan oleh ahlinya. Dalam hal ini lembaga berwenang seperti Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atau Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) maupun Inspektorat bukan jaksa.

Bahwa dengan begitu hasil pemeriksaan lembaga berwenang harus menjadi rujukan untuk dilakukan penyidikan atau tidak.

“Dari hasil pemeriksaan lembaga berwenang itu akan terlihat, apakah ada perbuatan melawan hukum. Kalau ada akan di lihat apakah sifatnya administratif atau perdata, atau adakah unsur tindak pidana. Kalau hanya perdata mungkin rekomendasinya adalah perbaikan secara administratif penggantian kerugian misalkan begitu,” beber Aliyas Ismail

Rekan dari pengacara Paembonan,SH ini menambahkan kalau ada unsur pidananya barulah dengan dasar pemeriksaan BPK itu dilakukan penyidikan oleh pihak berwenang

“Artinya dalam pemeriksaan tidak dikemukakan unsur pidana maka tidak ada dasarnya dilakukan upaya penyidikan lebih lanjut apalagi melakukan upaya-upaya paksa lainnya,” tegas Aliyas Ismail.

Kembali Aliyas menegaskan jika unsur kerugian negara tidak bsia dibuktikan lalu bagaimana kita bisa membuktikan unsur-unsur lain seperti yang termaktub dalam pasal 2 atau 3. Sehingga disitu sangat penting sekali adakah pemeriksaan dari lembaga berwenang terhadap dugaan kerugian uang negara itu.

“Karena hasil dari lembaga berwenang itu tidak hanya menyangkut soal bukti, tapi juga mengandung adakah tindakan melawan hukum. Selain pihak pihak lainnya yang harus bertanggung jawab secara hukum,” ucap Aliyas.

Diakhir petikan pendapatnya Ilyas mengungkapkan jaksa beranggapan ada kerugian negara sebesar 101 juta lebih. Sementara yang kami tanyakan dari mana sumbernya itu. Dan tidak ada diajukan hasil pemeriksaaan dari lembaga berwenang seperti BPK, BPKP ataupun Isnpektorat.

“Pemeriksaan dari lembaga berwenang soal kerugian uang negara adalah poin yang terpenting dalam kasus ini,”  tutup Aliyas diwawancarai Jumat (8/1/2015).

Sebelumnya Sekda Torut ditahan kejaksaaan tinggi Sulsel, Kamis (4/12/2014). Salah satu orang penting di jajaran pemkab Torut ini ditahan tersangku kasus dugaan korupsi pembebasan lahan RSUD Mapaken, Toraja Utara.

Namun dalam perjalanan kasus ini Sekda Torut disangka menyalahgunakan keuangan negara sebesar 101 juta 816.326 ribu rupiah…..Selengkapnya baca dan klik: WWW.SEPUTARMAKASSAR.COM

Komentar Anda