Verifikasi dan Barcode Media, Opan: Dewan Pers Lampaui Kewenangan

Ketua Presidium bersama ketua Setnas FPII saat menggelar konfrensi pers.
KABAR TORAJA– Ratusan awak media baik online, cetak maupun elektronik tergabung dalam Forum Pers Independent Indonesia (FPII) merencanakan menggelar aksi unjuk rasa, Kamis (13/04/2017).

Aksi tersebut merupakan aksi lanjutan dari aksi sebelumnya yang menuntut Dewan Pers untuk mencabut kebijakannya yang melakukan verifikasi dan mem-“barcode” media media.

 

Mustofa Adi Karya yang biasa disapa Opan selaku Ketua Setnas FPII dalam konferensi persnya mengatakan, sesuai dengan UU No.40 tahun 1999 Tentang Pers, Dewan Pers hanya melakukan pendataan terhadap perusahaan pers. Namun saat ini Dewan Pers sudah melampaui kewenangannya dengan membuat kebijakan yang diskriminatif.

“Proses verifikasi terhadap media dan melegalisasikannya dengan memberi cap berupa barcode bagi media yang lulus verifikasi adalah tindakan diskriminatif, karena di lapangan insan Pers menjadi terpecah belah, ada wartawan yang dianggap tidak legal karena medianya belum lulus verifikasi, untuk itu kami dari FPII siap memperjuangkan Pers,” kata Opan.

Diskriminasi berlanjut kata Opan, ketika para narasumber akhirnya juga membatasi para wartawan meliput berita dengan menolak memberi informasi dengan alasan media belum dibarcode.

“Kebebasan mencari informasi yang seluas luasnya telah diberangus dengan kebijakan Dewan Pers,” uarnya di kantor sekretariat FPII Kalibata Jakarta Selatan (11/04/2017)

Kami, kata Opan akan mendatangi kantor Dewan Pers, Menkominfo dan DPR RI untuk menyampaikan tuntutan kami agar Dewan Pers mencabut kebijakan Verifikasi dan Barcode yang meresahkan insan pers ini. Itu yang pertama.

“Kami juga menuntut agar Panja yang membahas RUU terkait wartawan bisa dipidanakan karena pemberitaan. Ini sudah melanggar Hak azasi kebebasan mengeluarkan pendapat yang dijamin oleh UUD 1945,” lanjut Opan.

Sementara itu, Kasihhati, Ketua Presidium FPII menambahkan, untuk mengatur media tidak boleh dengan melakukan pemberangusan. Membreidel media karena pemberitaan juga melanggar UU PERS. Bagaimana nasib wartawan, jikalau karena pemberitaan yang dilansirnya bisa dikenai pasal pidana ?

“Pers harus dilindungi dan memiliki hak yang dijamin secara lex specialis, Pers harus merdeka dan tidak boleh diintervensi. Pers sebagai pilar keempat demokrasi harus memiliki hak yang bebas untuk melakukan kontrol sosial. Pers tidak boleh diintervensi oleh kepentingan politik penguasa ataupun kepentingan pengusaha. Saya curiga, kebijakan verifikasi media media adalah dalam kerangka ingin mengekang kebebasan Pers. Ini harus kita lawan,” tegas Kasihhati.

Di tempat yang sama, Koordinator aksi, Hefrijal membenarkan akan dilakukannya aksi nasional oleh FPII ini.

Rijal mengatakan, pihaknya akan aksi unjuk rasa di tiga titik dengan kekuatan personal sekitar 500 orang yang terdiri dari para wartawan dari berbagai media massa. Kami akan membentangkan spanduk 6 x 6 meter yang memuat tema “Wartawan dan Media Independen MENGGUGAT” sebagai aksi akbar jurnalis independen di depan gedung dewan pers, DPR RI dan Kemenkominfo pada 13 April 2017 nanti.

“Kami akan lakukan aksi terus menerus sampai tuntutan kami direspon,” terang Rijal.

Kekecewaan para wartawan yang tergabung dalam Forum Pers Independent Indonesia terhadap kepengurusan Dewan Pers ini memang wajar, karena saat ini banyak kejadian kejadian kekerasan terhadap insan pers, maupun diskriminasi dalam kegiatan peliputan oleh insan pers yang tidak pernah ditanggapi secara serius oleh para pemangku kepentingan.

Kebijakan kebijakan yang dirasakan diskriminatif terhadap insan pers telah mengingkari spirit yang yang terkandung dalam Undang Undang Tentang Pers terutama menyangkut kebebasan pers.

”Ketika kebebasan pers dipasung, maka pada saat yang sama demokrasipun terkubur,” pungkasnya.

(FPII)

Komentar Anda