KKB: Pemerintah (Masih) Memiliki Langkah yang Adil dan Obyektif, Bukan Menerbitkan Perppu Nomor 2 Tahun 2017

KABAR TORAJA– Pada 8 Mei 2017, Pemerintah melalui Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan mengumumkan perlunya Pemerintah mengambil langkah hukum yang tegas untuk membubarkan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI). Dua bulan berselang, tepatnya pada 10 Juli 2017, Pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Perppu 2/2017).

Temuan dari monitoring dan evaluasi atas implementasi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (UU Ormas) yang dilakukan KKB pada periode tahun ketiga (Juli 2015 – Juli 2016) menginformasikan bahwa Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) telah memberikan status Badan Hukum Perkumpulan kepada HTI pada 2 Juli 2014 (No. AHU-00282.60.10.2014). Selain itu, Pemerintah melalui Kementerian Dalam Negeri menerbitkan Surat Edaran No. 220/115/POLPUM tentang Pengawasan Ormas pada 14 Januari 2016 dan Surat Edaran No. 220/2065/POLPUM tentang Teguran dan Pengawasan Ormas yang Bertentangan dengan Pancasila pada 12 Mei 2016.

Sampai dengan pengumuman rencana pembubaran HTI pada 8 Mei 2017, Pemerintah tidak pernah menerbitkan surat peringatan atau sanksi administrasi lain seperti yang diatur dalam UU Ormas. Artinya, klaim bahwa ada kekosongan hukum untuk membubarkan suatu ormas hingga UU Ormas tidak efektif dijalankan terbantahkan karena Pemerintah ternyata tidak menggunakan kewenangan menerbitkan surat peringatan atau sanksi administrasi. Justru Pemerintah melangkah serba tanggung dalam menjalankan UU Ormas dengan mengeluarkan dua surat edaran tersebut.

Terkait dengan isi Perppu 2/2017, KKB memiliki catatan penting seperti berikut:
1. Konsideran menimbang huruf e mengenai absennya asas contrarius actus pada UU Ormas. Dengan menganut asas ini Kementerian Hukum dan HAM memiliki kewenangan tak terbatas dalam memberikan dan mencabut status badan hukum organisasi. Hal ini tidak dapat dibenarkan secara hukum, karena pemberian status badan hukum tidak sekadar berhubungan dengan keabsahan administratif, tetapi juga membentuk subyek hukum baru. Di dalam subyek hukum, melekat juga hak dan kewajiban pada subyek hukum tersebut, dalam hal ini berbentuk badan hukum. Upaya untuk menghapus atau mencabut hak dan kewajiban yang melekat pada subyek hukum harus dilakukan melalui putusan pengadilan, layaknya badan hukum lain seperti pernyataan pailit suatu Perseroan Terbatas (PT) atau pembubaran partai politik melalui Mahkamah Konstittusi.

2. Perubahan aturan dari penghentian sementara kegiatan dalam UU Ormas menjadi penghentian kegiatan pada Pasal 61 ayat (2) Perppu 2/2017. Perubahan tersebut berimplikasi suatu organisasi tidak diijinkan melakukan kegiatan apa pun, eksternal maupun internal, secara sepihak. Dengan kata lain, pengambilan keputusan dalam penghentian kegiatan tidak secara obyektif diimbangi dengan otoritas lain, dalam hal ini Mahkamah Agung. Hal ini mengakibatkan potensi diskresi yang sewenang-wenang dalam penghentian kegiatan suatu organisasi.

3. Pasal 62, khususnya ayat (3), meniadakan prosedur hukum acara terkait dengan pencabutan status badan hukum suatu organisasi sebagaimana diatur sebelumnya dalam UU Ormas, karena konsekuensi penggunaan asas contrarius actus seperti dijelaskan pada nomor 1. Hal ini juga akan memunculkan konflik norma dengan UU Yayasan, yang mengatur pencabutan status badan hukum yayasan melalui putusan pengadilan.

4. Memperberat sanksi dengan menambahkan sanksi pidana untuk pelanggaran terhadap Pasal 59 ayat (3) dan ayat (4). Padahal sejumlah ketentuan larangan masih sumir penjelasannya dan multiinterpretatif. Pasal ini akan membuka ruang yang besar bagi Pemerintah untuk secara sepihak menjatuhkan sanksi atas tindakan suatu organisasi yang dianggap “berlawanan” dengan Pemerintah.

Oleh karena itu KKB merekomendasikan:
1. DPR menolak pengesahan Perppu 2/2017 karena tidak ada kekosongan hukum. Pemerintah telah memiliki prosedur hukum untuk pembubaran suatu organisasi melalui putusan pengadilan sebagaimana diatur dalam UU Ormas.

2. Pemerintah masih memiliki legitimasi dalam membubarkan suatu organisasi kemasyarakatan berdasarkan UU Ormas melalui berbagai tahapan sanksi administratif, seperti peringatan tertulis, penghentian bantuan dana dan/atau hibah, penghentian sementara kegiatan, dan pencabutan surat keterangan terdaftar atau pencabutan status badan hukum. Dalam rangka menjamin kebebasan berserikat, Pemerintah juga dimungkinkan untuk melakukan pembatasan-pembatasan hak dan kebebasan sipil berdasarkan Deklarasi Universal dan Hak-Hak Asasi Manusia (DUHAM) dan Prinsip-Prinsip Siracusa.

3. Sebagai anggota Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB), Pemerintah Indonesia perlu mematuhi dan menjalankan prinsip-prinsip yang terdapat dalam instrumen hukum HAM internasional menjadikan pembubaran organisasi sebagai langkah paling akhir (the last resort) setelah melakukan langkah-langkah lunak (softer measures).

Koalisi Kebebasan Berserikat (KKB)
Narahubung:
1. Fransisca Fitri, Koordinator Koalisi Kebebasan Berserikat/YAPPIKA, 0818-202-815.
2. Ronald Rofiandri, Anggota KKB/PSHK, 0852-84949432.
3. Azhar N. F. Alam, Anggota KKB/ELSAM, 0822-1110-8579.

Komentar Anda